BPS Kalbar merilis jumlah penduduk miskin, Senin
(18/7/2016).
TRIBUNNERS - Berita Resmi Statistik tentang Profil
Kemiskinan di Indonesia Maret 2016 diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada
tanggal 18 Juli 2016 kemarin.
Menurut BPS, jumlah penduduk miskin—penduduk dengan
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan—pada Maret 2016 di
Indonesia mencapai 28,01 juta jiwa atau sebesar 10,86 persen dari total jumlah
penduduk Indonesia.
Berdasarkan profil kemiskinan BPS, walaupun dari sisi jumlah
kemiskinan di perdesaan menurun, namun secara persentase penduduk miskin
meningkat.
Pada bulan Maret 2015 persentase penduduk miskin perdesaan
sebesar 14,21 persen, lalu turun pada September 2015 menjadi 14,09 persen
kemudian naik 0,02 persen di bulan Maret 2016 menjadi 14,11 persen.
Bila mengacu data Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus
menurun—dari 102,55 pada Januari 2016 menjadi 101,47 pada Juni 2016—maka wajar
jika persentase kemiskinan di perdesaan meningkat, karena usaha pertanian
menurun.
“Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa indeks kedalaman
kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dearah perdesaan dalam satu tahun
ini meningkat,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI).
Indeks kedalaman kemiskinan daerah perdesaan pada Maret 2015
sebesar 2,55 atau lebih rendah dari bulan Maret 2016 sebesar 2,74.
Hal ini menunjukan bahwa
ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan masih tinggi. Seiring dengan itu, indeks keparahan
kemiskinan daerah perdesaan pada periode yang sama juga meningkat dari 0,71
menjadi 0,79.
“Dalam satu tahun ini, di daerah perdesaan, penyumbang
terbesar terhadap garis kemiskinan adalah beras. Ini 'kan paradoks, terutama
untuk Indonesia yang mengusung kedaulatan pangan,” ujar Henry lagi.
“Berarti masih ada yang salah secara fundamental, “ tukas
Henry. “Pemerintah tidak menjalankan kedaulatan pangan sebagaimana yang
dinyatakan di dalam Nawa Cita.”
“Alih-alih menjalankan redistribusi kemakmuran dan sumber
daya agraria, hampir dua tahun ini pemerintah justru melanjutkan keberpihakan
terhadap modal besar—dengan deregulasi di Paket Ekonomi dan pembagian tanah kepada
perusahaan gula dan pangan.
Berdasarkan laporan bulanan data sosial ekonomi BPS bulan
Juli 2016, dalam kurun waktu Februari 2015 – Februari 2016 tenaga kerja
pertanian berkurang sebanyak 1,83 juta jiwa: dari angka 40,12 juta jiwa turun
menjadi 38,29 juta jiwa.
“Ini berarti bertani tidak menarik lagi. Harus diubah secara
fundamental: pemerintah harus memberi rakyat insentif untuk bertani,” pungkas
Henry.*****
Pendapat : Angka persentase kemiskinan di Indonesia tidak
stabil dari tahun ke tahun karena pemerintah tidak menjalankan kedaulatan
pangan sebagaimana mestinya. Hal yang paling besar pengaruhnya terhadap angka
kemiskinan di Indonesia ada didalam bidang pertanian yaitu beras, hal itu tidak
seharusnya terjadi karena Indonesia merupakan Negara agraris yang mana sebagian
besar penduduknya bekerja dalam bidang pertanian.
Solusi : Pemerintah seharusnya lebih mementingkan hal-hal
yang berhubungan dengan rakyat pedesaan dalam bidang pertanian dan memberikan
dorongan/penyuluhan terhadap kegiatan bertani yang biasanya dilakukan oleh
masyarakat disekitar pedesaan tersebut.
Sumber Artikel : http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/07/21/potret-kemiskinan-di-indonesia-2016-dalam-angka-berkurang-di-desa-justru-makin-parah
Komentar
Posting Komentar
Utamakan Tinggalkan Jejak~